you're reading...
Forum Alumni

PERKUMPULAN PENCINTA ALAM STAPALA

Stapala kita itu sampai dengan sekarang kan nggak jelas bentuknya. Badan hukum bukan, lembaga otonom juga bukan. Lalu sebenernya siapa sih yang berhak untuk menandatangani surat pembentukan lembaga otonom itu ? Senat atau Lembaga.? Nggak Jelas.

Itulah alasannya, pembentukan Perhimpunan/perkumpulan  Stapala menjawab banyak pertanyaan tentang status itu. Sehingga, kalau semuanya jelas, maka Stapala nggak bisa dibubarin sama yang membentuk, kecuali kita sendiri yang melalui mekanisme rapat anggota luar biasa yang diadakan khusus untuk itu

Selanjutnya Perkumpulan Stapala atau yang kemudian di akte di sebut Perkumpulan Pencinta Alam Stapala (PPAS) disepakati dibentuk tanggal 22 Juni 2008. PPAS diharapkan dapat menjadi wadah yang berbadan hukum dan melakukan aktivitas bisnis.

PPAS kemudian membentuk pengurus yang disepakati bersama, Ketua : Indra Jabrix (263/SPA/90), Wakil ketua Israwan Nugroho (196/SPA/89) dan Bendahara Difai Sudan (184/SPA/89), sedangkan Badan Pengawas antara lain adalah Amun Jogasara (058/SPA/85).

Berikut adalah butir butir yang tertulis pada akte pendirian Perkumpulan Pencinta Alam Stapala :

http://www.hukumonline.com

http://www.hukumonline.com

ANGGARAN DASAR

PERHIMPUNAN PENCINTA ALAM Stapala

MUKADIMAH

Bahwa Stapala adalah Kelompok Pencinta Alam yang mempunyai tujuan menanamkan rasa cinta kepada Tuhan Yang Maha Esa, bangsa dan tanah air; mempererat tali persaudaraan antar mahasiswa dan alumni di lingkungan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara dalam hal kecintaan terhadap alam; serta menampung, menyalurkan dan mengembangkan kreativitas mahasiswa dan alumni di lingkungan  Sekolah Tinggi Akuntansi Negara dalam hal kecintaan terhadap alam. Stapala menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan alam, pendidikan, kebudayaan, dan sosial yang sejalan dengan tujuan Stapala.

Bahwa Stapala membutuhkan dukungan nyata dalam mencapai tujuan dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatannya. Bahwa anggota Stapala yang memiliki dedikasi, integritas, mempunyai sifat keanggotaan seumur hidup, mempunyai potensi luar biasa akan lebih optimal manfaatnya apabila dilakukan pembinaan, pengembangan, konsolidasi, dan dihimpun dalam satu wadah.

Atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, dalam rangka mewujudkan hal tersebut, kami mendirikan Perhimpunan Pencinta Alam Stapala, sebagai wadah untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang mendukung Kelompok Pencinta Alam Stapala, mengkonsolidasikan potensi, dan mengembangkan kompetensi, serta sebagai wadah komunikasi antar anggota.

BAB I

PENGERTIAN UMUM

Pasal 1

Dalam Anggaran Dasar ini yang dimaksud dengan:

  1. Perhimpunan adalah Perhimpunan Pencinta Alam Stapala.
  2. Stapala adalah Kelompok Pencinta Alam Stapala.
  3. Anggaran Dasar adalah anggaran dasar Perhimpunan Pencinta Alam Stapala yang termuat dalam Akta ini dan sebagaimana di kemudian hari diubah dari waktu ke waktu.
  4. Anggota adalah Anggota Perhimpunan Pencinta Alam Stapala.
  5. Pengurus adalah pengurus Perhimpunan Pencinta Alam Stapala.
  6. Ketua Umum adalah Ketua Umum pada Pengurus Perhimpunan Pencinta Alam Stapala.
  7. Pengawas adalah Pengawas Perhimpunan Pencinta Alam Stapala
  8. Rapat Umum Anggota adalah Rapat Umum Anggota Perhimpunan Pencinta Alam Stapala yang diselenggarakan berdasarkan Anggaran Dasar ini.kline.com
  9. Anggaran Rumah Tangga adalah Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Pencinta Alam Stapala untuk melengkapi Anggaran Dasar ini yang disusun oleh Pengurus.

BAB II

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, DAN JANGKA WAKTU

Pasal 2

NAMA

Perhimpunan ini bernama Perhimpunan Pencinta Alam Stapala.

Pasal 3

TEMPAT KEDUDUKAN

Perhimpunan berkedudukan di Jakarta dan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain yang ditetapkan oleh Pengurus.

.Pasal 4

JANGKA WAKTU

  1. Perhimpunan didirikan pada tanggal enam Juni dua ribu delapan (6-6-2008).
  2. Perhimpunan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

BAB III

ASAS DAN LANDASAN

Pasal 5

ASAS DAN LANDASAN

Perhimpunan berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 berikut perubahan-perubahannya.

BAB IV

TUJUAN DAN KEGIATAN

Pasal 6

TUJUAN

Perhimpunan ini bertujuan mendukung kegiatan Stapala, mengkonsolidasikan potensi, dan mengembangkan kompetensi, serta sebagai wadah komunikasi antar anggota.

Pasal 7

KEGIATAN

Dalam melaksanakan tujuannya, Perhimpunan dapat menjalankan segala kegiatan dan atau usaha secara mandiri dan bebas dari pengaruh siapa pun dengan tetap mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar, dan Anggaran Rumah Tangga, termasuk didalamnya, tetapi tidak terbatas pada :

  1. Memelihara integritas, komitmen dan kompetensi anggota;
  2. Menjalin komunikasi antar anggota;
  3. Mengadakan kerjasama dengan badan atau organisasi lain di dalam atau di luar negeri yang relevan;
  4. Melaksanakan usaha-usaha lainnya, sepanjang tidak bertentangan dengan tujuan Perhimpunan.

BAB V

KEANGGOTAAN

Pasal 8

ANGGOTA PERHIMPUNAN

Anggota adalah anggota Stapala.

Pasal 9

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

  1. Setiap Anggota mempunyai hak dan kewajiban yang sama.
  2. Setiap Anggota mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Anggota.
  3. Dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, setiap Anggota mempunyai hak memilih dan dipilih untuk menduduki jabatan Pengurus dan Pengawas.
  4. Anggota berkewajiban mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Rapat Umum Anggota, Keputusan Pengurus dan peraturan lainnya;

Pasal 10

BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN

Keanggotaan Anggota berakhir dengan sendirinya jika yang bersangkutan tidak lagi menjadi Anggota Stapala.

BAB VI

KEPENGURUSAN

Pasal 11

SUSUNAN PENGURUS

Susunan pengurus sekurang-kurangnya terdiri dari :

  1. Ketua Umum;
  2. Sekretaris
  3. Bendahara

Pasal 12w

TUGAS, KEWAJIBAN, DAN WEWENANG PENGURUS

  1. Pengurus mempunyai kewajiban melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan semua peraturan Perhimpunan.
  2. Pengurus berkewajiban dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab mengelola dan menyelenggarakan kegiatan Perhimpunan dengan tertib dan teratur sesuai dengan tujuan Perhimpunan.
  3. Pengurus berhak dan berwenang mewakili Perhimpunan di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, serta berhak dan berwenang melakukan segala tindakan baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan, bahwa untuk melakukan tindakan :
    1. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan/melepaskan hak atas barang tidak bergerak;
    2. mengagunkan harta kekayaan milik Perhimpunan;
    3. memperoleh dan memberikan pinjaman;
    4. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan baik di dalam maupun di luar negeri;

harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Pengurus.

  1. Pengurus diwakili oleh Ketua Umum. Dalam hal Ketua Umum berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan terhadap pihak lain, maka Perhimpunan diwakili oleh 2 (dua) orang Pengurus lainnya.
  2. Pengurus berwenang memberikan kuasa kepada Pengurus lainnya atau Anggota atau kepada pihak lain untuk mewakili dan bertindak atas nama Perhimpunan, dengan cakupan sebagaimana dirinci secara tertulis dan selama jangka waktu tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan lamanya, kecuali Rapat Pengurus menentukan lain.
  3. Pengurus berhak menetapkan peraturan kepegawaian Perhimpunan termasuk pengangkatan dan pemberhentian pegawai, penetapan gaji dan fasilitas lainnya termasuk pemberian penghargaan maupun sanksi.
  4. Pengurus atas dasar keputusan Rapat Umum Anggota berwenang untuk menetapkan tindakan-tindakan disiplin terhadap Anggota yang melanggar dan/atau tidak mengindahkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan atau peraturan lain yang berlaku dalam Perhimpunan.
  5. Pengurus berkewajiban untuk menyusun :
    1. Peraturan Perhimpunan dan harus disetujui oleh Rapat Pengurus;
    2. Anggaran Rumah Tangga dan harus disetujui oleh Rapat Pengurus, untuk selanjutnya disetujui oleh Rapat Pengawas;
    3. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perhimpunan dan disetujui oleh Rapat Pengurus.
    4. Pengurus tidak berhak mewakili Perhimpunan apabila:
      1. terjadi perkara di depan pengadilan antara Perhimpunan dan Pengurus yang bersangkutan; atau
      2. Pengurus yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perhimpunan.

10. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 tersebut di atas, Perhimpunan akan diwakili anggota Pengurus lain yang ditentukan oleh Rapat Pengurus. Dalam hal tidak terdapat anggota Pengurus lain, maka Perhimpunan akan diwakili oleh pihak yang ditentukan oleh Rapat Pengurus.

Pasal 13

TANGGUNG JAWAB PENGURUS

  1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan tugasnya untuk kepentingan Perhimpunan guna mencapai tujuan Perhimpunan.
  2. Pengurus wajib mempertanggung jawabkan segala keputusan dan tindakan yang telah dilakukan selama kepengurusannya, pada akhir masa jabatannya kepada Rapat Umum Anggota.

Pasal 14

PENGANGKATAN, MASA JABATAN

KETUA UMUM DAN PENGURUS

  1. Pengangkatan Ketua Umum  dilakukan  3 (tiga) tahun sekali, oleh dan dalam Rapat Umum Anggota, dan Masa jabatan Ketua Umum adalah 3 (tiga)  tahun terhitung sejak Rapat Umum Anggota yang memilih dan mengangkatnya, sampai dengan ditetapkannya Ketua Umum yang baru dalam Rapat Umum Anggota Perhimpunan untuk memilih Ketua Umum yang diadakan 3 (tiga) tahun yang akan datang.
  2. Ketua Umum  memilih dan mengangkat Pengurus lainnya.
  3. Ketua Umum yang masa jabatannya telah berakhir, dapat menjabat sebagai Ketua Umum  selama 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut.
  4. Masa jabatan Ketua Umum  dan Pengurus lainnya berakhir dengan sendirinya, jika:
    1. meninggal dunia;
    2. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
    3. ditaruh dalam pengampuan (curatele);
    4. diberhentikan atas dasar keputusan Rapat Umum Anggota; atau
    5. telah berakhir masa jabatannya.
    6. Ketua Umum  dan Pengurus lainnya tidak boleh merangkap sebagai Pengawas.
    7. Apabila terjadi suatu kekosongan Ketua Umum, maka jabatan Ketua Umum dilaksanakan oleh Pengurus yang ada secara bersama-sama sampai dengan diadakannya Rapat Umum Anggota Luar Biasa yang khusus diadakan untuk memilih dan mengangkat Ketua Umum guna mengisi jabatan yang kosong. Masa jabatan Ketua Umum yang diangkat untuk mengisi jabatan Ketua Umum yang kosong hanyalah untuk sisa jangka waktu dari masa jabatan Ketua Umum yang digantikannya.
    8. Apabila terjadi suatu kekosongan dalam kepengurusan, maka Ketua Umum wajib memilih dan mengangkat Pengurus baru guna mengisi kekosongan itu. Masa jabatan Pengurus yang diangkat untuk mengisi kekosongan ini hanyalah untuk sisa jangka waktu dari masa jabatan Pengurus yang digantikannya.
    9. Rapat Umum Anggota Luar Biasa yang diadakan khusus untuk memilih dan mengangkat Ketua Umum pengganti jabatan Ketua Umum  yang kosong ini harus diadakan selambatnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak terjadinya kekosongan tersebut.
    10. Ketua Umum  dan Pengurus lainnya dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan cara memberitahukan maksudnya tersebut secara tertulis sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelumnya kepada  Pengurus.

Pasal 15

PERSYARATAN CALON PENGURUS

Calon Pengurus harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

  1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
  2. Berkewarganegaraan Indonesia.
  3. Anggota.
  4. Mempunyai kemampuan untuk memjalankan tugas, berwatak dan bermoral baik.

Pasal 16

PEMILIHAN KETUA UMUM

  1. Calon Ketua Umum wajib diusulkan oleh sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) Anggota.
  2. Satu Anggota tidak boleh mencalonkan dan atau memilih lebih dari 1 (satu) calon Ketua Umum.
  3. Rapat Umum Anggota memilih dan mengangkat Ketua Umum diantara calon-calon Ketua Umum sesuai dengan ayat 1.
  4. Ketua Umum lama yang sudah demisioner harus melaksanakan serah terima jabatan kepada Pengurus baru, selambat lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak Ketua Umum baru terpilih dan diangkat.
  5. Ketua Umum baru mulai bertugas segera setelah serah terima jabatan dari Ketua Umum lama kepada Ketua Umum baru selesai dilaksanakan.

BAB VII

PENGAWAS

Pasal17

PENGAWAS

  1. Pengawas terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, seorang diantaranya sebagai Ketua.
  2. Pengawas diangkat dan dipilih berdasarkan keputusan Rapat Umum  Anggota.
  3. Ketua Pengawas, atau dalam hal Ketua Pengawas berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, atau mengundurkan diri, maka 2 (dua) orang anggota Pengawas secara bersama-sama, berhak mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pengawas.

Pasal 18

PERSYARATAN CALON PENGAWAS

Calon Pengawas harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

  1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
  2. Berkewarganegaraan Indonesia.
  3. Anggota.
  4. Mempunyai kemampuan untuk memjalankan tugas, berwatak dan bermoral baik.

Pasal 19

MASA JABATAN PENGAWAS

  1. Masa jabatan Pengawas adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Rapat Umum Anggota yang memiih dan mengangkatnya, sampai dengan ditetapkannya Pengawas yang baru dalam Rapat Umum Anggota untuk memilih Pengawas yang diadakan 3 (tiga) tahun yang akan datang.
  2. Masa jabatan Pengawas berakhir dengan sendirinya, jika:
    1. meninggal dunia;
    2. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
    3. ditaruh dalam pengampuan (curatele);
    4. diberhentikan atas dasar keputusan Rapat Umum Anggota; atau
    5. telah berakhir masa jabatannya.
    6. Pengawas tidak boleh merangkap sebagai Pengurus.
    7. Pengawas dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan cara memberitahukan maksudnya tersebut secara tertulis sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelumnya kepada Pengurus.

BAB VIII

RAPAT

Pasal 20

RAPAT PENGURUS

  1. Rapat Pengurus harus diadakan paling sedikit satu kali dalam 6 (enam)  bulan.
  2. Undangan untuk mengadakan Rapat Pengurus disampaikan secara tertulis melalui surat biasa atau faksimile atau dengan cara lain yang ditentukan oleh Pengurus yang mengusulkan diadakannya Rapat Pengurus.
  3. Undangan Rapat Pengurus harus memuat tentang hari, tanggal, jam, acara dan tempat diselenggarakannya Rapat Pengurus dan harus sudah disampaikan dan diterima oleh para Pengurus lainnya 3 (tiga) hari kalender sebelum pelaksanaan Rapat.
  4. Rapat Pengurus adalah sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh jumlah Pengurus. Apabila kuorum Rapat tidak tercapai, maka Rapat ditunda sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) menit dan Rapat tersebut adalah sah tanpa memperhitungkan jumlah Pengurus yang hadir.
  5. Keputusan adalah sah apabila disetujui  oleh sekurang-kurangnya lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah Pengurus yang hadir.
  6. Rapat dapat dilakukan dengan sistem sirkuler atau teleconference atau menggunakan media lain untuk mengganti kehadiran dalam Rapat Pengurus.

Pasal 21

RAPAT PENGAWAS

  1. Rapat Pengawas harus diadakan paling sedikit satu kali dalam 6 (enam)  bulan.
  2. Undangan untuk mengadakan Rapat Pengawas disampaikan secara tertulis melalui surat biasa atau faksimile atau dengan cara lain yang ditentukan oleh Ketua Pengawas atau seorang Pengawas lainnya atau Pengawas yang mengusulkan diadakannya Rapat.
  3. Undangan Rapat Pengawas harus memuat tentang hari, tanggal, jam, acara dan tempat diselenggarakannya Rapat Pengurus dan harus sudah disampaikan dan diterima oleh para Pengawas lainnya 3 (tiga) hari kalender sebelum pelaksanaan Rapat.
  4. Rapat Pengawas adalah sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh jumlah Pengawas. Apabila kuorum Rapat tidak tercapai, maka Rapat ditunda sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) menit dan Rapat tersebut adalah sah tanpa memperhitungkan jumlah Pengawas yang hadir.
  5. Keputusan adalah sah apabila disetujui  oleh sekurang-kurangnya lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah Pengawas yang hadir.
  6. Rapat dapat dilakukan dengan sistem sirkuler atau teleconference atau menggunakan media lain untuk mengganti kehadiran dalam Rapat Pengawas.

Pasal 22

RAPAT UMUM ANGGOTA

  1. Rapat Umum Anggota diselenggarakan setiap tiga tahun sekali.
  2. Dalam Rapat Umum Anggota sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini dibicarakan :
    1. Laporan pertanggung jawaban dari Pengurus dan Pengawas mengenai hal-hal yang telah dikerjakan selama 3 (tiga) tahun masa jabatannya dan hal lain yang penting berkenaan dengan jalannya Perhimpunan.
    2. Laporan Keuangan Perhimpunan selama masa jabatannya.
    3. Pemilihan dan atau pengangkatan anggota Pengurus dan Pengawas.
    4. hal-hal lain yang dianggap perlu dan penting oleh Pengurus untuk dibicarakan yang diajukan secara sebagaimana mestinya dalam Rapat sesuai dengan Anggaran Dasar ini.
    5. Jika Pengurus tidak menyelenggarakan Rapat Umum Anggota dalam jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, maka Anggota yang mewakili sekurang-kurangnya 1/2 (satu per dua) jumlah Anggota Perhimpunan berhak meminta kepada Pengurus agar segera menyelenggarakan Rapat Umum Anggota sesuai ketentuan Anggaran Dasar ini.
    6. Jika Pengurus tidak memenuhi permintaan tersebut dengan menyelenggarakan  Rapat Umum Anggota sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal penerimaan permintaan tersebut, maka (para) Anggota berhak memanggil sendiri Rapat Umum Anggota sepanjang persyaratan tentang pemberitahuan dan pemanggilan Rapat Umum Anggota dipenuhi sebagaimana mestinya.

Pasal 23

Rapat Umum Anggota Luar Biasa

  1. Rapat Umum Angota Luar Biasa, diselenggarakan apabila dianggap perlu oleh Pengurus atau Pengawas.
  2. Pengurus wajib memanggil dan menyelenggarakan Rapat Umum Anggota Luar Biasa apabila dianggap perlu oleh Pengurus atau atas permintaan tertulis dari Anggota yang mewakili sekurang-kurangnya lebih dari 1 /2 (satu per dua) jumlah Anggota. Dalam permintaan tertulis tersebut harus disebutkan alasannya dan hal-hal yang hendak dibicarakan.
  3. Dalam Rapat Umum Anggota Luar Biasa akan dibicarakan hal-hal khusus yang bersangkutan  dengan maksud diselenggarakannya Rapat Umum Anggota Luar Biasa tersebut.
  4. Jika Pegurus tidak menyelenggarakan Rapat Umum Anggota Luar Biasa sebagaimana dimaksud di atas dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diterimanya surat permintaan tersebut, maka para Anggota Perhimpunan yang menandatangani permintaan tersebut berhak memanggil sendiri dan menyelenggarakan Rapat Umum Anggota Luar Biasa tersebut dengan memperhatikan ketantuan dalam Anggaran Dasar ini.

Pasal 24

Tempat, Pemanggilan Dan Waktu Penyelenggaraan

Rapat umum Anggota

  1. Rapat Umum Anggota diadakan di tempat kedudukan Perhimpunan atau di tempat lain yang ditentukan oleh Rapat Pengurus, asalkan di dalam wilayah negara Republik Indonesia.
  2. Apabila semua Anggota hadir, maka undangan tidak diperlukan.
  3. Undangan untuk mengadakan Rapat Umum Anggota  disampaikan secara tertulis melalui surat biasa atau faksimile atau cara lain yang ditentukan oleh Ketua Umum  atau Pengurus lainnya atau Pengawas yang mengusulkan Rapat Umum Anggota atau melalui 1 (satu) surat kabar.
  4. Undangan Rapat Umum Anggota harus memuat tentang hari, tanggal, jam, acara, materi dan tempat diselenggarakannya Rapat Umum Anggota dan harus sudah disampaikan dan diterima oleh para Anggota 14 (empat belas) hari kalender sebelum pelaksanaan Rapat Umum Anggota.
  5. Dalam hal terdapat perubahan Anggaran Dasar, maka perubahan tersebut sudah harus disampaikan dan diterima oleh para anggota 14 (empat belas) hari kalender sebelum pelaksanaan Rapat Umum Anggota.
  6. Kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini, usul-usul dari para Anggota harus dimasukan dalam acara Rapat  Umum Anggota apabila :
    1. usul yang bersangkutan telah diajukan secara tertulis kepada Pengurus oleh satu atau lebih Anggota yang mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah Anggota dan;
    2. telah diterima oleh Pengurus melalui surat disertai alasannya sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum pemanggilan  untuk Rapat yang bersangkutan dikeluarkan.

Pasal 25

Pimpinan Dan Berita Acara Rapat Umum Anggota

  1. Jika dalam Anggaran Dasar ini tidak ditentukan lain, maka Rapat Umum Anggota dipimpin oleh Ketua Umum , dalam hal Ketua Umum  berhalangan hadir, oleh salah seorang Pengurus yang dipilih oleh dan diantara Pengurus yang hadir, kecuali dalam hal Rapat Umum Anggota untuk memilih Pengurus, maka Rapat Umum Anggota wajib dipimpin oleh Ketua Pengawas atau jika Ketua Pengawas berhalangan hadir, oleh anggota Pengawas.
  2. Apabila tidak ada Pengurus yang hadir, maka Rapat Umum Anggota dipimpin oleh Ketua Pengawas atau, apabila Ketua Pengawas berhalangan, maka Rapat Umum Anggota dipimpin oleh salah satu Pengawas, kecuali dalam hal Rapat Umum Anggota untuk memilih Pengawas, maka Rapat Umum Anggota wajib dipimpin oleh Ketua Umum  atau jika Ketua Umum  berhalangan oleh Pengurus lainnya. Dalam hal tidak ada Pengurus atau Pengawas yang hadir, maka Rapat Umum Anggota dipimpin oleh salah seorang Anggota yang  dipilih oleh dan dari antara Anggota yang hadir.
  3. Ketua Rapat Umum Anggota berhak dan berwenang untuk membuat dan  menetapkan Tata Tertib Rapat Umum Anggota yang bersangkutan yang wajib ditaati oleh Anggota. Ketua Rapat berhak menunjuk salah satu diantara Pengurus lainnya atau salah satu Anggota yang hadir untuk menyusun Berita Acara Rapat Umum  Anggota tersebut Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah untuk semua Anggota dan pihak ketiga mengenai keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam Rapat Umum Anggota tersebut.
  4. Ketua Rapat Umum Anggota berhak dan berwenang pula, apabila dianggap perlu, untuk meminta kehadiran Notaris untuk membuat Berita Acara Rapat Umum Anggota yang dimaksud. Berita Acara yang dibuat oleh  Notaris tidak perlu ditandatangani oleh Ketua Rapat dan Berita Acara tersebut menjadi bukti yang sah untuk semua Anggota dan pihak ketiga mengenai keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam Rapat Umum Anggota tersebut.

Pasal 26

KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM ANGGOTA

  1. Rapat Umum Anggota adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (setengah) jumlah Anggota.
  2. Apabila kuorum tidak tercapai, Rapat Umum Anggota diundurkan untuk waktu 2 x 15 (dua kali lima belas) menit, dan setelah itu Rapat Umum Anggota dinyatakan dibuka kembali dengan tidak terikat oleh kuorum dan selanjutnya Rapat Umum Anggota dapat mengambil keputusan-keputusan secara sah berdasarkan Rapat Umum Anggota untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan Rapat Umum Anggota untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak..
  3. Pemungutan suara mengenai diri seseorang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani, sedangkan mengenai hal lain dapat dilakukan secara lisan.
  4. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak boleh dihitung dalam menentukan jumlah suara dalam Rapat Umum Anggota.

Pasal 27

Anggaran Rumah Tangga

  1. Anggaran Rumah Tangga disusun dan ditetapkan oleh Rapat Pengurus dan harus disetujui Rapat Pengawas.
  2. Isi Anggaran Rumah Tangga tidak boleh bertentangan dengan isi Anggaran Dasar

BAB IX

PEMBUBARAN

Pasal 28

PEMBUBARAN

  1. Keputusan untuk membubarkan Perhimpunan hanya sah jika diputuskan oleh Rapat Umum Anggota Luar Biasa yang khusus diadakan untuk itu dan pada Rapat Umum Anggota tersebut hadir sekurang-kurangnya ¾ (tiga perempat) jumlah Anggota.
  2. Jika kuorum dimaksud dalam ayat 1 di atas tidak terpenuhi, maka Rapat Umum Anggota Luar Biasa ditunda selama sekurang-kurangnya 1 (satu) jam agar dapat memenuhi kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 di atas.
  3. Rapat Umum Anggota Luar Biasa kedua tersebut adalah sah jika pada Rapat Umum Anggota Luar Biasa tersebut sedikitnya hadir 3/4 (tiga perempat) jumlah Anggota.
  4. Keputusan pembubaran itu adalah sah jika disetujui oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat Umum Anggota Luar Biasa.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN DAN TAMBAHAN

Pasal 29

KETENTUAN PERALIHAN

  1. Apabila timbul perbedaan penafsiran terhadap suatu ketentuan dalam Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga, maka hal itu diputus oleh Rapat Pengurus.
  2. Pengurus dapat menetapkan hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini dan Anggaran Rumah Tangga.
  3. Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal Akta ini.
  4. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 dan Pasal 18 ayat 1 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pengurus dan Pengawas untuk pertama kalinya diangkat sebagaimana tersebut dibawah ini………………………………..

About indrajabrix

Pehobi sejarah dan jalan-jalan

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: